MENUJU PEMBELAJARAN YANG PARTISIPATIP

A. Pendahuluan

 

Dimasa reformasi sekarang ini dan yang akan datang berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak, khususnya pemerintah. Menghadapi kenyataan dan berbagai hambatan pembangunan seperti itu, maka orientasi yang utama dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana pembangunan.

 

Dalam mendukung kondisi tersebut, maka kualitas SDM perlu dipersiapkan dan dikembangkan baik melalui perbaikan kesejahteraan maupun melalui sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pengembangan dilingkungan tempat kerja dengan berbagai macam pengalaman.

 

Diklat akan menjadi sektor penggerak penting bagi proses recovery (pemulihan) kehidupan sosial yang mengarah pada peningkatan SDM. Untuk itu penataan sistem Diklat perlu dilakukan agar peningkatan kualitas yang berkelanjutan dapat dijamin dan berlangsung didalam sebuah sistem yang dapat diacu oleh semua komponen penentu kualitas Dilklat.

 

Komponen tersebut terdiri dari; Pimpinan lembaga, Pejabat Struktural, Fungsional, Instalasi, Staf, Widyaiswara, Sarana dan Prasarana. Permasalahan Diklat kedepan adalah “Bagaimanakah terwujudnya Pembelajaran yang partisipatip?”, sehingga mampu memberikan sumbangan bagi terciptanya SDM Aparatur Pemerintah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berkualitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

 

B. Konsep Diklat yang Partisipatip

 

Disadari sepenuhnya keberadaan suatu lembaga Diklat untuk eksis pada era globalisasi ini sangat perlu akan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Hal ini suatu cerminan bahwa lembaga tersebut mampu menyakinkan kepada pemerintah akan pelayanan yang diberikan mendapat respon dan memuaskan pelanggan (user) dan masyarakat. Dalam upaya tersebut tentunya perlu dukungan dari SDM internal dan masyarakat luas untuk mengkampanyekan eksistensi Diklat sebagai salah satu pilar dalam upaya transformasi sosial dimasa sekarang dan mendatang.

 

Salah satu terobosan kedepan Diklat harus mampu mempolakan menjadi pembelajaran yang partisipatip, bukan menganut pola lama yang monoton, pola terpusat pada Widyaiswara/Fasilitator yang cenderung membosankan dan bersifat pemborosan.Berkaitan dengan hal tersebut suatu langkah yang strategis suatu Diklat untuk bergeser sedikit ke arah pembelajaran yang partisipatif memerlukan perencanaan yang matang dan cenderung “njlimet” . Dan bukan lagi Diklat dihasilkan dengan upaya “Bertapa dan mimpi pada malam hari, dan pagi harinya menelorkan satu jenis Diklat”. Namun disadari sepenuhnya untuk menuju ke arah pembelajaran yang partisipatip bukan perkara yang mudah, karena masih banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satu kendalanya adalah masih kabur dan belum jelasnya untuk mendapatkan suatu gambaran yang pas tentang konsep pembelajaran partisipatip itu.

 

Dalam kerangka itu kami mencoba merangkum dari berbagai sumber untuk menemukenali tentang konsep pembelajaran partisipatip tersebut. Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 810.A/I/10/6/2001 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara ,menjelaskan Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta, widyaiswara, dan lingkungan yang mengarah pada pencapaian tujuan Diklat yang telah ditentukan lebih dahulu. Sedangkan partisipatip dalam perspektif Diklat adalah pola pebelajaran disamping peran aktif widyaiswara juga banyak melibatkan pesertanya.

 

Dengan demikian dapat dikemukakan konsep Pembelajaran Partisipatip, adalah suatu proses belajar bersama yang dilakukan sekelompok individu dengan atau tanpa difasilitasi oleh Widyaiswara, dimana sesama peserta saling berinteraksi, saling membantu, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta saling memperhatikan, (helping, sharing, and caring). Tujuan pembelajaran partisipatip adalah menumbuhkembangkan partisipasi aktif semua peserta, agar memiliki pengalaman dan pemahaman yang sama tentang materi ajar yang dibahas.

 

Kekuatan penerapan pembelajaran yang partisipatip adalah semua peserta memperoleh pengakuan dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, pertanyaan, dan pengalaman masing-masing. Sedangkan kelemahannya adalah, baik peserta maupun Widyaiswara seringkali tidak atau belum siap baik materu maupun mental untuk menyajikan model atau metode pembelajaran secara partisipatip.

 

Adapun filosofi yang dikembangkan dalam pembelajaran partisipatip adalah; membantu orang lain agar dapat membantu dirinya sendiri “ helping people to help themselves “. Menurut Lao Tze ( dalam Robert Chambers), yang dikembangkan dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) dikemukakan bahwa dalam pembelajaran partisipatip bermakna: “Pergilah kepada mereka, tinggallah bersama mereka, belajarlah dari mereka, mulailah kegiatan dari apa yang mereka ingin kerjakan, bangunlah apa yang mereka miliki dan berlakulah sebagai pemimpin yang terbaik, dan jika semua telah terselesaikan dan jika semua pekerjaan telah disempurnakan, biarkan mereka sendiri yang mengatakan: kami telah melakukan sesuatu yang terbaik, yang kami lakukan sendiri, berdasarkan kemampuan kami sendiri”.

 

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip dalam pembelajaran partisipatip adalah suatu proses pembelajaran yang berdasarkan pada : kebutuhan, untuk memecahkan masalah, memberikan manfatat, partisipatip, kesukarelaan, kebersamaan, keswadayaan, keterbukaan, desentralisasi, dan lebih berpusat kepada peserta.

 

C. Langkah-langkah Menuju Pembelajaran Partisipatip.

 

Dalam rangka mengusahakan pembelajaran yang partisipatip, seluruh komponen lembaga Diklat harus terlibat dalam upaya tersebut. Semua komponen dan lini Diklat mempunyai komitmen yang sama dan berkedudukan sama pentingnya untuk menciptakan pembelajaran yang partisipatip, sehingga muaranya adalah memberikan pelayanan prima dan memuaskan pelanggan/pengguna (user), dan masyarakat.

 

Langkah pertama, yang perlu dipersiapkan adalah pengembangan strategi manajemen Diklat, diantaranya sebagai berikut:

 

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan Diklat

 

Memperbaiki sistem penyelenggaraan Diklat menjadi prioritas utama dan menjadikan permasalahan yang penting. Karena secara langsung dapat dinikmati dan menjadi penilaian secara pribadi oleh pengguna (user) dan masyarakat. Demikian juga dalam pelayanan Diklat pengguna dan masyarakat menghendaki pelayanan yang efisien dan cepat. Untuk itu Diklat harus membenahi diri dan menyiapkan seluruh komponen dengan melakukan: pelatihan bagi SDM intern, membenahi manajemen Diklat, membenahi prosedur administrasi, penyebaran informasi yang lebih baik ke berbagai sektor yang diindikasikan sebagai user, memperbaiki sarana dan prasarana, mengembangkan hard ware dan soft ware Diklat, dll.

 

2. Mempermudah akses user untuk memperoleh informasi produk Diklat

 

Agar produk-produk Diklat dikenal dan dapat diakses oleh user, maka strategi yang ditempuh adalah dengan berupaya proaktif dalam memberikan kemudahan user dengan memberikan informasi yang akurat, dapat diandalkan, dimengerti dan mudah diperoleh. Dalam hal ini Diklat dapat mensosialisasikan program dan produknya melalui; panflet, brosur, buletin, media massa, media elektornik (CD, TV, Radio, Internet) dll, hal ini ditempuh secara berkala dan terus menerus. Strategi ini ditempuh dengan harapan bahwa Diklat benar-benar dapat menjaring dan menjangkau input Diklat/Peserta sesuai dengan kualifikasi standar yang telah direncanakan. Dengan demikian pada pelaksanaan Diklat dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang partisipatip.

 

3. Optimalisasi penyelenggaraan Diklat.

 

Dalam tahap ini pertama-tama yang perlu mendapat penajaman dan pemikiran kritis adalah perlunya analisis yang tepat terhadap kebutuhan Diklat (Need Asessment Analisis) . Dimana paling tidak Diklat yang diselenggarakan harus mampu menjawab berbagai permasalahan dan memberikan pemecahan terhadap persoalan user, kalupun toh bukan sebagai “Resep” dan “Obat Mujarab”. Langkah beri

 

kutnya adalah dengan mempertajam ; tujuan Diklat yang diselenggarakan . Diklat yang diselanggarakan mau dibawa kearah manakah pesertanya, sekedar seremonial ? artinya asal terselenggara memenuhi target fungsional saja, ataukah memang mempunyai bobot muatan yang harus dihantarkan agar peserta mencapai jenjang tertentu, ini harus jelas dulu dipahami paling tidak oleh Widyaiswara dan penyelenggara. Setelah itu jelas dan ada pemahaman bersama, langkah selanjutnya adalah penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum disini harus dengan bermata dan berhati jernih, pengertiannya adalah mengedepankan apa yang seharusnya dikuasai peserta sesuai dengan kisi-kisi kurikulum program Diklat, tujuan Diklat, dan aspek-aspek yang harus dikuasai peserta.

 

Idealnya setiap penyusunan kurikulum Diklat, diadakan suatu Fokus Group Discusion (FGD) antara Penyelengara, Widyaiswara, User, Akademisi, Praktisi, dll. Sehingga diharapkan akan menghasilkan kurikulum Diklat yang aplikatip dan partisipatip. Langkah berikutnya adalah penentuan metode dan penggunaan media, dalam hal ini profesionalisme Widyaiswara dituntut lebih, dalam pengertian harus mampu mengembangkan metode dan memilih serta menggunakannya dengan baik. Sehingga para Widyaiswara harus merancang aktifitas pembelajaran yang memberikan porsi cukup untuk “menggunakan pengetahuan dan mempraktekan keterampilan” yang lebih berorientasi kepada peserta, (peserta diperlakukan sebagai subyek).

 

Langkah berikutnya adalah, penyampaian materi pelatihan, dalam hal ini peran Widyaiswara sangat dominan, dalam pengertian sejak awal peserta harus diberitahu seluk beluk pelatihan dan tujuan pelatihan yang ingin dicapai. Biarkan peserta tahu apa yang akan mereka dapatkan. Point penting dalam penyampaian materi pelatihan adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk lebih aktip dan berpartisipasi selama pelatihan berlangsung.

 

D. Penutup

 

Penyelenggaraan Diklat sekarang dan kedepan tetap dituntut profesionalismenya seiring dengan harapan yang realistis dari user dan instansi yang membutuhkan jasa pelayanan prima dan menciptakan aparatur yang tanggap terhadap permasalahan masyakat. Dalam mengusahakan Diklat yang demikian, perlu adanya reorientasi proses penyelenggaraan Diklat utamanya proses pembelajaran yang partisipatip.

 

Pencapaian pembelajaran partisipatip adalah persoalan yang perlu mendapat perhatian, dan pernyataan ini tidaklah berlebihan. Walaupun sejumlah persoalan internal dan eksternal Diklat masih melilit, namun tidak membuat SDM Diklat terjebak pada persoalan tersebut dan statis. Faktor dominan yang perlu dikembangkan adalah adanya komitmen dan kesungguhan semua pihak (penyelenggara, Widyaiswara, dan peserta) untuk membangun,mengembangkan, dan memelihara proses belajar yang partisipatip.

 

Daftar Bacaan

 

Chamber, Robert, (1996), PRA, Memahami Desa Secara Partisipatif, Yayasan Mitra Tani, Yogyakarta.Freire ,Paulo, (1999), Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Satmoko, dkk (2004), Mendesain Strategi Pelatihan Karyawan, Setya Media,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *